Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai, program student loan memiliki risiko tinggi gagal bayar. Ditambah, jika lulusan tidak segera mendapatkan pekerjaan yang memadai. Bramantyo mengatakan, hal tersebut dapat membebani mahasiswa dan lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman. Lulusan yang memulai karier dengan beban hutang besar akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan finansial lainnya. Dia mencontohkan, misalnya saat hendak membeli rumah atau memulai bisnis. Karena itu, yang harus menjadi fokus utama ialah mahasiswa tersebut bisa dengan segera mungkin mendapatkan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi X dengan Rektor Universitas PTN dan PTS. "Fokus utamanya bagaimana agar mahasiswa yang mengikuti program student loan dapat terserap secara maksimal dalam dunia kerja," ujar Bramantyo di DPR, Jakarta, Senin (1/7/2024). Bramantyo menuturkan, program tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia dan perekonomian secara keseluruhan apabila dikelola dengan benar.
"Lulusan program student loan juga harus memberikan efek positif terhadap industri dunia kerja dan memberikan dampak positif terhadap Indonesia karena mereka akan membayar pajak nantinya," tutur Bramantyo. Sebab, lanjut dia, jika dikelola dengan baik, student loan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah lulusan yang terampil. Namun, jika banyak terjadi gagal bayar, bisa terjadi krisis keuangan dalam sistem pendidikan tinggi. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, memaparkan perihal student loan. Student loan masih dibahas secara internal. Masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan.
"Belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan,” kata Nadiem Makarim, Selasa (21/5/2024) lalu. Diketahui, bahwa Student loan merupakan skema cicilan yang disediakan untuk membantu memenuhi biaya pendidikan di perguruan tinggi. Skemanya adalah mahasiswa yang belum memiliki cukup dana untuk membayar biaya kuliah dapat menggunakan sistem pembayaran nanti atau mencicil di kemudian hari. Dana untuk pembayaran ini dipinjamkan oleh pihak ketiga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sempat menginisiasi program ini pada Maret 2018. Kala itu, presiden menginstruksikan kepada perbankan di Indonesia untuk mulai menawarkan kredit pendidikan bagi para pelajar.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan banyak lulusan SMA dan sederajat yang menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan tinggi mereka.